 |
| PLH Ketua KPU Sultra saat membuka kegiatan FGD sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan Pilkada. Foto: Ist. |
KENDARI, NOTIFSULTRA.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus berupaya meningkatkan kualitas demokrasi dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (25/2/2025) di salah satu hotel di Kendari ini menjadi forum strategis untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak demi penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di masa mendatang.
FGD ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan yang berperan dalam proses Pilkada 2024, mulai dari Komisioner KPU Kabupaten Kota se-Sultra, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sultra, perwakilan partai politik peserta Pemilu 2024, Liaison Officer (LO) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, lembaga pemantau pemilu, organisasi masyarakat (ormas), hingga perwakilan media massa.
Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU Sultra, Hazamuddin, menegaskan bahwa diskusi ini sangat penting untuk mengevaluasi berbagai aspek teknis maupun substantif dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.
 |
| Ketua Panitia pelaksana FGD KPU Sultra dalam rangka evaluasi pelaksanaan Pilkada di Sulawesi Tenggara. Foto: Ist. |
"FGD ini menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan yang konstruktif. Kami ingin menelaah berbagai aspek pelaksanaan Pilkada 2024 secara mendalam, baik dari sisi regulasi, teknis penyelenggaraan, hingga aspek partisipasi masyarakat. Dengan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak, kami berharap Pilkada berikutnya dapat berjalan lebih baik dan lebih demokratis," beber Hazamuddin.
Dalam diskusi ini, beberapa hal menjadi sorotan utama, seperti kesiapan logistik pemilu, transparansi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, peran penyelenggara pemilu dalam memastikan netralitas, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi pemilih.
Selain itu, isu-isu seperti penggunaan teknologi dalam pemilu, mekanisme kampanye yang adil, serta upaya pencegahan politik uang juga menjadi bagian penting dalam evaluasi ini.
KPU Sultra menegaskan bahwa semua kendala yang ditemukan dalam Pilkada 2024 harus menjadi pembelajaran berharga untuk pelaksanaan pemilu di masa mendatang.
 |
| KPU Sultra gelar FGD bersama sejumlah pihak sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak di Sulawesi Tenggara. Foto: Ist. |
"Kami menyadari bahwa dalam setiap pemilu pasti ada tantangan dan kendala. Namun, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari setiap permasalahan yang muncul, lalu mencari solusi terbaik agar ke depannya pemilu dapat berjalan lebih baik, lebih transparan, dan lebih dipercaya oleh masyarakat," tambah Hazamuddin.
KPU Sultra menegaskan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk dengan merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam FGD ini, berbagai rekomendasi disampaikan oleh peserta untuk memastikan pemilu di Sultra semakin berkualitas dan berintegritas.
"Hasil evaluasi dari FGD ini akan menjadi acuan utama kami dalam menyusun strategi dan kebijakan perbaikan untuk Pilkada mendatang. Kami ingin memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu di Sulawesi Tenggara tidak hanya sekadar berjalan lancar, tetapi juga benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi," bebernya.
Dengan adanya evaluasi menyeluruh melalui FGD ini, KPU Sultra berharap dapat terus meningkatkan kualitas pemilu di wilayahnya, sehingga masyarakat semakin percaya dan aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi.
 |
| Penyampaian materi FGD KPU Sultra dalam rangka evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak. Foto: Ist. |
"Kegiatan ini adalah bentuk komitmen KPU Sultra untuk terus berinovasi dan melakukan perbaikan guna mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas di masa depan," tandasnya.
Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Mu'min Fahimudin, menyampaikan bahwa evaluasi dilakukan dalam dua bentuk.
Bentuk evaluasi yang dilakukan yakni pengisian kuesioner secara internal oleh setiap sub-koordinator, dan diskusi kelompok terarah (FGD) untuk memvalidasi dan mendalami hasil pengisian kuesioner.
"Evaluasi ini bertujuan untuk meninjau kembali seluruh proses tahapan pemilihan yang sudah dilaksanakan, dengan fokus pada penilaian terhadap potensi kekurangan, perbaikan yang perlu dilakukan, serta langkah-langkah yang akan diambil di masa mendatang," ungkap Mu'min.
 |
| Foto bersama usai pelaksanaan FGD KPU Sultra bersama sejumlah pihak sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan Pilkada. Foto: Ist. |
Sementara itu, terkait hasil evaluasi di 17 kabupaten/kota se-Sultra, proses ini telah dilaksanakan dan laporan hasil evaluasi telah dibawa ke tingkat provinsi untuk dicermati lebih mendalam.
Salah satu indikator yang dievaluasi adalah partisipasi pemilih. Berdasarkan hasil rekapitulasi data dari sistem informasi rekapitulasi (Sirekap), tingkat kehadiran pemilih pada Pilkada 27 November 2024 mencapai 81,33 persen, yang merupakan angka tertinggi secara nasional.
Angka ini, menurut Mu'min, menunjukkan kecenderungan peningkatan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, meskipun ada fluktuasi dari tahun ke tahun.
 |
| KPU Sultra gelar FGD bersama sejumlah pihak sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak di Sulawesi Tenggara. Foto: Ist. |
Mu'min menyebut bahwa target nasional untuk partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 adalah sekitar 70 persen, dan khusus Sulawesi Tenggara berhasil mencapai 81,33 persen.
Walau angka partisipasi pemilih termasuk baik, Mu'min mengatakan evaluasi tetap dilakukan untuk memastikan kualitas partisipasi yang lebih baik ke depannya.
"Namun, dalam evaluasi ini juga ditemukan adanya kendala terkait komunikasi internal yang kurang optimal, yang menyebabkan disintegrasi antar divisi dalam KPU," ungkap Mu'min.
Permasalahan ini akan menjadi fokus perhatian KPU Sultra dalam upaya perbaikan kinerja untuk memastikan penyelenggaraan pilkada yang lebih efektif dan terkoordinasi di masa depan.
Laporan: Rahmat
