Tingkatkan Sinergitas Mitra Kerja, Komisi 1 DPRD Kota Kendari Kunjungan Kerja di Kantor BPN/ATR Kota Kendari. Foto: Ist
KENDARI, NOTIFSULTRA.ID – Dalam rangka memperkuat sinergitas dengan mitra kerja, Komisi I DPRD Kota Kendari melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) - Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kota Kendari.
Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (22/10/2024) ini merupakan bagian dari agenda kerja Komisi I pada bulan Oktober, dengan fokus utama pada isu-isu strategis terkait tata ruang dan masalah pertanahan di wilayah Kota Kendari.
Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari, Zulham Damu, yang hadir bersama dengan Wakil Ketua Komisi I, La Ode Abdul Arman. Tidak hanya itu, anggota Komisi I lainnya seperti Jumran, Saharuddin, Nasaruddin Saud, Gilang Satya Witama, dan Arwiin juga turut hadir dalam kunjungan ini. Mereka disambut oleh Kepala BPN ATR Kota Kendari, Fajar, yang didampingi oleh jajaran pegawai BPN di ruang rapat Kantor BPN ATR Kendari.
Zulham Damu dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mempererat koordinasi antara DPRD, khususnya Komisi I, dengan BPN ATR Kota Kendari sebagai salah satu mitra kerja strategis.
DPRD Kota Kendari saat melakukan kunjungan ke Kantor BPN/ATR Kota Kendari. Foto: Ist
“Kami menyadari bahwa BPN Kendari memiliki peran yang sangat vital dalam pengelolaan lahan dan tata ruang di Kota Kendari. Oleh karena itu, kunjungan ini penting untuk mendiskusikan sejumlah isu krusial terkait pertanahan dan investasi di Kendari,” jelas Zulham saat diwawancarai oleh media yang turut hadir meliput kegiatan.
Lebih lanjut, Zulham menegaskan bahwa dalam pertemuan tersebut terdapat tiga isu utama yang menjadi fokus pembahasan, yaitu masalah tata ruang, tumpang tindih sertifikat, dan persoalan yang berkaitan dengan investasi di bidang pertanahan.
Menurutnya, persoalan tumpang tindih sertifikat sering kali menjadi pemicu konflik pertanahan di Kota Kendari, sehingga perlu adanya penyelesaian yang terkoordinasi antara BPN dan pemerintah daerah.
"BPN Kendari merupakan mitra strategis bagi kami, dan koordinasi mengenai persoalan lahan di Kendari sangat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih yang berdampak buruk pada masyarakat," ungkapnya lebih lanjut.
Dari pertemuan tersebut, salah satu hasil penting yang dicapai adalah kesepakatan untuk melakukan peta ukur di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Kendari.
Tingkatkan Sinergitas Mitra Kerja, Komisi 1 DPRD Kota Kendari Kunjungan Kerja di Kantor BPN/ATR. Foto: Ist
Namun, Zulham menambahkan bahwa pelaksanaan teknis dari peta ukur ini masih akan dibahas lebih lanjut dengan BPN ATR Kendari.
"Tujuan akhirnya adalah agar kita memiliki data yang akurat dan mendetail yang nantinya dapat digunakan sebagai peta berbasis pertanahan di Kendari. Dengan peta ini, kita akan memiliki landasan yang kuat untuk menyelesaikan persoalan lahan dan mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang," tegasnya.
Terkait masalah tata ruang, Zulham juga menyoroti pentingnya ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Kendari. Menurutnya, keberadaan RTH sangat krusial dalam menciptakan lingkungan kota yang lebih nyaman dan ramah bagi warganya.
"Kami sudah membahas masalah tata ruang ini dengan serius, terutama terkait dengan RTH yang harus ditata lebih baik. Dengan semakin berkembangnya Kota Kendari, kita perlu memastikan bahwa tata ruangnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tetap mengedepankan aspek lingkungan," ujarnya.
Tidak hanya itu, Zulham juga menegaskan pentingnya penertiban legalitas tanah agar sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia menekankan bahwa legalitas yang baik merupakan syarat mutlak untuk mencegah sengketa tanah di masa depan.
“Selama proses sertifikasi tanah dan legalitas sesuai dengan aturan yang berlaku, kami akan terus mendukung langkah BPN dalam menertibkan dan mempercepat proses administrasi pertanahan di Kendari. Ini penting agar masyarakat dapat menerima kepastian hukum terkait status tanah mereka,” jelasnya.
Zulham menyampaikan harapannya agar BPN ATR Kota Kendari terus meningkatkan pelayanan, khususnya dalam proses sertifikasi tanah yang sering kali menjadi keluhan warga.
Ia berharap BPN bisa lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga proses administrasi pertanahan dapat berjalan dengan cepat dan efisien.
“Saya berharap agar BPN Kendari dapat lebih responsif dan profesional dalam menangani sertifikasi tanah dan administrasi terkait. Pelayanan yang cepat dan tepat sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kendari, terutama bagi mereka yang sedang mengurus masalah pertanahan,” kata Zulham.
Komisi 1 DPRD Kota Kendari Kunjungan Kerja di Kantor BPN/ATR. Foto: Ist
Kepala BPN ATR Kota Kendari, Fajar, yang menerima langsung kunjungan ini juga menyampaikan apresiasinya terhadap Komisi I DPRD Kendari.
Ia mengatakan bahwa BPN siap menjalin kerjasama yang lebih erat dengan DPRD untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pertanahan yang ada di Kota Kendari.
“Kami di BPN ATR Kendari berkomitmen untuk terus memperbaiki layanan dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Masalah tata ruang dan sertifikasi tanah adalah prioritas kami, dan kami akan terus berkoordinasi dengan DPRD untuk mencari solusi yang terbaik,” ujar Fajar.
Dengan adanya sinergitas yang semakin baik antara Komisi I DPRD Kendari dan BPN ATR Kota Kendari, diharapkan permasalahan pertanahan dan tata ruang di Kota Kendari dapat diselesaikan dengan lebih baik.
Kedua lembaga ini berkomitmen untuk terus meningkatkan kerjasama guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kota Kendari, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam hal kepemilikan tanah dan tata ruang kota yang lebih tertata. Adv
Laporan: Ary
