Ketua DPRD Kota Kendari Terima Aspirasi Masyarakat Terkait Banjir dan Dampak Pembangunan Retail Modern. Foto: Ist
KENDARI, NOTIFSULTRA.ID– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Laode Muhammad Inarto, menerima sejumlah aspirasi dari masyarakat yang disampaikan melalui Konsorsium Aktivis Muda Indonesia (KAMI) Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Komunitas Pedagang Kelurahan Abeli.
Pertemuan berlangsung pada Senin (21/10/2024) di ruang rapat Ketua DPRD Kota Kendari, dengan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, Irmawati, dan Ketua Komisi III.
Pertemuan ini membahas dua isu penting yang tengah menjadi perhatian masyarakat, yakni masalah banjir di Kota Kendari serta dampak pembangunan retail modern terhadap keberlangsungan usaha pedagang kecil.
Dalam pertemuan tersebut, Konsorsium Aktivis Muda Indonesia (KAMI) Sulawesi Tenggara menyoroti dampak negatif pembangunan perumahan BTN yang diduga menjadi penyebab utama terjadinya banjir di Kota Kendari.
DPRD Kota Kendari saat menerima aspirasi dari masyarakat kota Kendari. Foto: Ist
Menurut Andry Togala, Presidium KAMI Sultra, pembangunan perumahan tersebut dinilai kurang memperhatikan analisis dampak lingkungan, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem yang pada akhirnya menyebabkan banjir di beberapa wilayah kota.
Mereka mendesak agar pemerintah daerah, melalui DPRD, menghentikan pemberian izin pembangunan perumahan yang tidak mematuhi kaidah pembangunan berkelanjutan.
Andry Togala, menyampaikan kepada awak media bahwa maraknya pembangunan perumahan BTN di Kendari adalah salah satu penyebab banjir yang terus berulang.
"Kami meminta DPRD untuk tidak lagi memberikan izin pembangunan perumahan tanpa mempertimbangkan analisis mengenai dampak lingkungan jangka panjang. Pembangunan yang tidak memperhatikan aspek UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UKL (Upaya Pemantauan Lingkungan) hanya akan merugikan masyarakat," tegas Andry.
Selain masalah banjir, pertemuan tersebut juga menyoroti dampak pendirian retail modern seperti Indomaret di Kelurahan Abeli. Komunitas Pedagang Kelurahan Abeli menyampaikan kekhawatiran mereka bahwa keberadaan retail modern ini akan mematikan usaha pedagang kecil.
Mereka meminta DPRD untuk mempertimbangkan kembali pemberian izin bagi retail besar yang dinilai tidak sejalan dengan upaya pemberdayaan ekonomi lokal.
Andry Togala, menyatakan harapannya agar Kota Kendari dapat segera terbebas dari masalah banjir yang telah lama meresahkan masyarakat.
"Kami mendukung investasi yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas. Namun, jika investasi tersebut hanya menambah beban bagi masyarakat dan lingkungan, kami akan terus bersuara untuk menolak pembangunan yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.
Ketua DPRD Kota Kendari bakal jadwalkan lakukan RDP bersama sejumlah pihak terkait. Foto: Ist
Menindaklanjuti aspirasi ini, Ketua DPRD Kota Kendari, Laode Muhammad Winarto, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan instansi terkait, termasuk Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Kendari, serta pihak pengembang yang terlibat dalam pembangunan perumahan di wilayah tersebut.
Ketua DPRD menekankan pentingnya transparansi dalam proses perizinan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.
"Melalui RDP ini, kami akan memastikan bahwa semua pihak yang terkait, baik dari pemerintah kota maupun pengembang, hadir dan memberikan penjelasan yang jelas terkait masalah ini. Kami akan mempelajari lebih lanjut data-data yang sudah diserahkan oleh Konsorsium dan Komunitas Pedagang untuk menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan selanjutnya," ungkap Laode Muhammad Inarto.
Zulkarnain, Kepala Sub Bagian Aspirasi di DPRD Kota Kendari, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima seluruh data hasil investigasi lapangan dari Konsorsium dan akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rapat berikutnya.
Ia menambahkan bahwa DPRD akan bekerja sama dengan semua pihak untuk mencari solusi yang tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga tetap melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan.
Isu banjir dan dampak pembangunan retail modern di Kendari memang menjadi perhatian serius di tengah masyarakat. Banyak warga merasa bahwa pembangunan yang tidak terkontrol telah mengganggu keseimbangan ekosistem, sehingga mereka berharap agar pemerintah, melalui DPRD, dapat mengambil langkah konkret untuk menanggulangi masalah ini.
Rapat Dengar Pendapat yang direncanakan akan menjadi langkah awal dalam menemukan solusi bersama yang mampu mengakomodir kepentingan semua pihak, baik masyarakat, pemerintah, maupun pengembang.
DPRD Kota Kendari, sebagai lembaga legislatif yang mewakili kepentingan masyarakat, berperan penting dalam menyelesaikan masalah ini.
Dengan pendekatan yang terbuka dan responsif terhadap aspirasi warga, diharapkan mereka mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Kendari.
Laporan: Ary
