Dinas tanaman pangan Kolaka Timur saat melakukan peninjauan kualitas beras di gudang Bulog Kolaka Timur. Foto: Ist
KOLAKA TIMUR, NOTIFSULTRA.ID - 130 ton beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), bakal segera disalurkan kepada 13.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se-Kolaka Timur pada bulan ini.
Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis mengatakan penyaluran bantuan ini untuk antisipasi mitigasi, dan pelaksanaan penanggulangan kekurangan pangan, yang dapat berdampak pada terjadinya krisis pangan dan gizi, pengendalian inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi harga.
Azis mengatakan penyaluran bantuan beras ini, merupakan wujud kepedulian dan perhatian pemerintah kepada masyarakat dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran bagi penerima bantuan.
"Apresiasi kepada Perum Bulog, atas penyelengaraan pelepasan penyaluran bantuan beras cadangan pangan pemerintah," jelasnya.
Untuk kelancaran penyaluran bantuan, Azis menghimbau kepada seluruh OPD terkait, Forkopinda, para Camat, Lurah dan Kepala Desa bersama seluruh jajarannya di tingkat, untuk mengambil langkah taktis agar bantuan secepat mungkin diketahui dan tiba sampai ke keluarga penerima manfaat sesuai target yang telah ditentukan.
 |
| 130 Ton beras CCP untuk 13.000 KPM di Kolaka Timur siap di salurkan. Foto: Ist |
Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kolaka Timur, Idarwati saat memeriksa kualitas beras CPP Tahap II untuk bulan ketiga atau November 2023, di Gudang bulog Kolaka Timur, Desa Tawainlau, mengatakan Beras CPP 130 ton ini, siap di distribusi ke 12 kecamatan se-Kolaka Timur pada November ini,
"Semoga bisa bermanfaat bagi penerima, dan dapat menekan terus laju inflasi," ujarnya Senin (13/11/2023).
Idarwati menjelaskan hasil peninjauan di Gudang Bulog telah menyiapkan 500 ton beras yang diprediksi cukup sampai pada akhir tahun, pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan kualitas dan mutu beras CPP yang dianggarkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas), dengan data dari Dinas Sosial Kolaka Timur melalui kementrian Sosial RI.
Lanjut Idarwati, pemberian beras CPP sebesar 130 ton per bulan dalam tahun ini selama tujuh bulan, yang dimulai April lalu merupakan kerja keras pemda dalam melakukan pendataan dan dinerfitas terhadap pemerintah provinsi dan pemeritah pusat yang bertujuan untuk menekan inflasi beras, karena sampai sekarang harga beras masih tetap tinggi, yang diakibatkan El-Nino dan gagal panen.
“Yang perlu diperhatikan pemerintah sekarang khususnya dinas terkait, adalah soal inflasi bagaimana menjaga distribusi beras dan ketersediaan 11 bahan pokok sampai pada pelosok-pelosok desa," ungkapnya.
Ia membeberkan pemerintah telah menetapkan harga gabah sebesar Rp 6.500 perkilo yang bertujuan agar petani bisa tersenyum dan mendapatkan untung dari hasil persawahannya.
 |
| Pemeriksaan beras CPP yang siap di salurkan kepada KPM di Kabupaten Kolaka Timur. Foto: Ist |
Selanjutnya jelas Idarwati dalam mengantisipasi inflasi pihaknya terus melakukan kegiatan gerakan pasar murah pada 9 bahan pokok untuk 12 kecamatan, dan akan tetap dilanjutkan dengan melihat desa-desa yang masih rawan pangan, melalui peta kerawanan pangan yang telah di buat oleh dinas.
Lanjut Idarwati, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis dengan program Gemas memberikan bantuan dalam menindak lanjuti desa rawan pangan sebayak 1.500 KPM, pada 60 desa termasuk dalam menuntaskan kemiskinan ekstrim, dengan memberikan sembako yang telah dihitung kebutuhan gizi protein, karbohidrat dan vitamin serta mineral, dan garam beryodium yg sangat dibutuhkan oleh keluarga yang masuk dalam desa rawan pangan, dan juga masyarakat yang terindikasi stunting.
Selain itu lanjutnya, dalam mendistribusikan pangan khususnya beras dan sejenisnya, Pemda Koltim bekerja sama dengan Bulog, melalui toko mitra, untuk menjual beras SHP (Stabilisasi Harga Pangan) di setiap toko mitra di kecamatan, dengan fasilitasi Dinas Ketapang Koltim, sehingga ketersedian beras murah terstandar, tetap tresedia di setiap kecamatan.
Disebutkannya, sesuai arahan Bupati Koltim, mengharapkan dinas terkait berkolaborasi, agar semua komodoti bisa tetap dijaga indeks perkembangan harga, terutama cabe oleh Dinas Perkebunan, daging, ikan dari Dinas Tanaman Pangan dan gula pasir minyak goreng tabung gas dan pemberian bantuan ke UMKM dari Dinas Koperindag.
Karena jika kegiatan ini dijaga terus dan kegiatan-kegiatan tersebut di laporkan melalui Sekretaris TPID Pemda Koltim (Kabag Ekonomi), dan di laporkan kepusat, maka akan bisa menurunkan terus Indek Perkembangan Harga (IPH), sehingga dapat mendapat pengakuan dari Kemendagri tentu insentif fiskal akan dapat diraih.
”Kerja sama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi oleh OPD, diperlukan kreatifitas masing-masing pimpinan dengan berbagai strategi. Mungkin kerja sama mitra, dan mungkin ada gerakan menanam cabe, gerakan memelihara ikan dan gerakan diversifikasi pangan dan sebagainya, namun dikembalikan semua kepada OPD, karena bupati sangat mensuport melalui anggaran dalam menekan inflasi ini,” tutupnya.
Laporan: Rhay
